Anggaran mangsa yg terlibat adalah berbeza-beza. Menurut laporan perisikan Amerika ia dianggarkan dari jumlah 800 hingga 1000 orang yg syahid, akan tetapi saksi-saksi yg terdiri dari para wartawan dan mereka-mereka yg terselamat dari tragedi tersebut bersetuju tanpa berbelah bagi bahawa jumlah mereka yg syahid dianggarkan diantara 2,000 sehingga ke 3,000 orang.
Jika terdapat perbezaan diantara bilangan mangsa tragedi, maka sudah pasti bahawa kubur para syuhada' di Syatila dan Sabra yg bertempat di Khemah Selatan TIDAK mengandungi semua mereka-mereka yg syahid, tetapi ia hanya mengandungi mayat-mayat yg tidak ditanam sebelum perkara ini diketengahkan.
"Pembunuhan yg drastik selama 38 jam tidak mengenal antara lelaki dan perempuan, atau diantara orang-orang tua dan kanak-kanak. Ia merupakan satu tragedi pembunuhan yg dirancang oleh hati yg busuk/sakit Menteri Pertahanan Israel pada masa itu, Ariel Sharon. Begitu juga dengan pembunuh kejam Elie Hebaika, Presiden Sistem Keselamatan pasukan Tentera Lebanon. "
Peristiwa memilukan yang tidak mungkin terhapus dari ingatan, pembantaian 16
September 1982, masih segar dalam memori warga Palestin yang penuh dengan
penderitaan dan sarat dengan bencana dan kemunduran, kerana penjajah Zionis
masih bermaharajalela sehingga sekarang. Ariel Sharon dan tenteranya melakukan
pembantaian paling biadab terhadap penghuni perkhemahan pelarian Palestin di
kawasan Shabra dan Syatila di Libanon. Ribuan nyawa melayang di tangan
makhluk-makhluk kejam. Tempat-tempat tinggal dirobohkan, sementara para
penghuninya ada di dalamnya. Ini bukan sahaja
buat pertama kali didalam sejarah rakyat Palestine tetapi ia merupakan sejarah dunia.
Pada 16 September, pada tahun 1982,
Tragedi tersebut telah
berjalan menurut yg di rancangkan: Pasukan Brigade memecah masuk ke dua kem-kem
tersebut bersama-sama dengan askar-askar penceroboh (Israel), menghalang mereka
dari meninggalkannya atau masuk kedalamnya, sambil askar-askar tersebut
melancarkan ledakan bom-bom yg memancar-mancar sebagaimana kehendak misi Bridge
tersebut.
"Setelah tragedi
tersebut, pemandangannya sangatlah menyayatkan hati : longgokkan kepala
kanak-kanak....Mangsa-mangsa keganasan bersepah-sepah di merata-rata tempat....
pembunuhan sekeluarga mangsa yg sedang menikmati hidangan malam.... yg lain di
bunuh diatas katil kepunyaan mereka. Mangsa-mangsa adalah dari orang-orang awam
yg terdiri dari kanak-kanak, orang perempuan dan orang-orang tua."
Shabra dan Syatila setelah penyerbuan Israel
Israel mulai meninggalkan Beirut tak lama
setelah berita tentang pembantaian itu menyebar. Perlindungan kamp-kamp itu
dipercayakan kepada Italia. Setelah sejumlah serangan atas pasukan penjaga
perdamaian, Italia meninggalkan Lebanon. Keamanan kamp-kamp itu kemudian
dipercayakan kepada milisi Amal.
Shabra dan Syatila di Pengadilan Belgia
Setelah terpilihnya Sharon pada tahun 2001
sebagai Perdana Menteri Israel, kaum keluarga para korban pembantaian ini
mengajukan tuntutan di Belgia dan menuduh bahwa ia secara pribadi bertanggung
jawab atas pembantaian-pembantaian itu, dengan menggunakan undang-undang yang
pertama kali digunakan terhadap mereka yang terlibat dalam Genosida Rwanda.
Mahkamah Agung Belgia memutuskan pada 12 Februari 2003 bahwa Sharon (dan mereka
yang terlibat lainnya, seperti Jenderal Yaron dari Israel) dapat dikenai
tuntutan di bawah tuduhan ini. Israel mengklaim bahwa tuntutan ini dilakukan
dengan alasan-alasan politis.
Sebuah kasus lain diajukan di Belgia yang
menyatakan bahwa Presiden George H. W. Bush dan Menteri Luar Negeri Colin
Powell bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan perang dalam Perang Irak
pertama. AS mempertanyakan yurisdiksi pengadilan Belgia untuk mengadili
kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan di tempat lain, dan meminta
sekutu-sekutu Eropanya untuk menekan Belgia serta mengancam untuk memindahkan
markas besar NATO dari Belgia. Selain itu sejumlah kasus lainnya terhadap para
pemimpin dunia, seperti Fidel Castro, Augusto Pinochet, dan Yasser Arafat, juga
diajukan di pengadilan Belgia, hingga menimbulkan sejumlah masalah diplomatik.
Akhirnya Belgia mengamandemen hukumnya dan menyatakan bahwa pengaduan-pengaduan
hak asasi manusia hanya bisa diajukan apabila korban atau tertuduhnya adalah
warga Belgia atau sudah lama menjadi penduduk negara itu pada waktu kejahatan
yang dituduhkan itu terjadi. Parlemen Belgia juga menjamin kekebalan diplomatik
bagi para pemimpin dunia dan pejabat pemerintahan lainnya yang berkunjung ke
negara itu.
Elie Hobeika, komandan Falangis pada waktu
pembantaian itu tidak pernah diadili dan ia memegang jawaban menteri di
pemerintahan Lebanon pada tahun 1990-an. Ia dibunuh dengan sebuah bom mobil di
Beirut pada 24 Januari 2002, sementara ia bersiap-siap untuk memberikan
kesaksian dalam sebuah peradilan Sharon.
Pada 24 September 2003, pengadilan tertinggi
Belgia menolak pengaduan kejahatan perang terhadap Ariel Sharon, dan menyatakan
bahwa pengaduan itu tidak mempunyai basis hukum untuk dijadikan tuntutan.
No comments:
Post a Comment